Text

Kebebasan Beragama di Indonesia yang Berimplikasi Tindak Pidana Penodaan Agama dan Restorative Justice

---

Pengaturan penodaan agama yang berbentuk Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dalam perkembangannya, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara memerintahkan untuk dilakukan peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU dan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama tersebut ditetapkan sebagai UU yang kemudian disebut UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam perkembangannya, makna kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan ada yang melihat bahwa ada problem dengan menguatnya isu tentang HAM.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar